Genjot Akuntabilitas, Pendamping Desa Pacu Percepatan Laporan Pertanggungjawaban BUMKal



Semanu, Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, jajaran Pendamping Desa intensif melakukan pendampingan kepada Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal). Fokus utama saat ini diarahkan pada percepatan persiapan Musyawarah Kalurahan Laporan Pertanggungjawaban (Muskal LPJ) tahun buku 2025.

Hingga memasuki minggu kedua Juni 2026, progres pendampingan secara umum telah mencapai tahapan krusial, yaitu penyusunan pelaporan keuangan secara komprehensif.

Menuntaskan Sisa Target Muskal LPJ

Berdasarkan data monitoring dari tim Pendamping Desa, dari total target kalurahan yang diampu, dinamika pelaksanaan Muskal LPJ terus menunjukkan pergerakan positif. Guna memastikan seluruh BUMKal dapat memberikan laporan yang valid kepada masyarakat dan Pemerintah Kalurahan, pendampingan kini diperketat pada unit-unit usaha yang sedang merapikan pembukuannya.

"Kami terus memacu pengurus BUMKal agar sisa kalurahan yang belum melaksanakan Muskal LPJ bisa segera menyusul dalam waktu dekat. Kuncinya ada pada penyelesaian laporan keuangan yang valid," ujar Nurul Hayati saat ditemui di sela-sela giat pendampingan.

Fokus Juni: Rampungkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi

Tahapan penyusunan laporan keuangan yang sedang berjalan saat ini meliputi pemutakhiran data transaksi, rekonsiliasi kas, hingga penyusunan draf:

  • Laporan Neraca (Posisi Keuangan)

  • Laporan Laba/Rugi (Kinerja Operasional Unit Usaha)

  • Laporan Perubahan Modal

  • Rencana Alokasi Pendapatan Asli Kalurahan (PAK) yang bersumber dari bagian laba BUMKal.

Pendamping Desa memastikan bahwa angka-angka yang disajikan dalam draf laporan keuangan tersebut harus berbasis data riil dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk kejelasan realisasi penyertaan modal yang telah diterima dari Pemerintah Kalurahan.

Rencana Pelaksanaan Muskal di Bulan Juni

Sesuai dengan timeline kerja yang telah disusun bersama antara Pengurus BUMKal, Pemerintah Kalurahan (Lurah), dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal), pelaksanaan Muskal LPJ bagi BUMKal yang sedang dalam masa penyusunan laporan ini direncanakan siap digelar pada bulan Juni 2026.

Rencana ini diambil agar momentum evaluasi kinerja tahunan tidak meleset terlalu jauh dari pertengahan tahun anggaran, sekaligus memberikan kepastian ruang bagi perencanaan unit usaha baru di masa mendatang.

Langkah Strategis Menuju Hari-H Muskal:

  1. Finalisasi Draf Finansial: Menyelesaikan seluruh angka dalam aplikasi pembukuan atau format laporan standar maksimal pertengahan Juni.

  2. Pra-Muskal (Review Internal): Melakukan pemaparan awal (ekspose) di internal Pemerintah Kalurahan bersama Lurah selaku Penasihat/Komisaris BUMKal.

  3. Penyebaran Undangan & Draf: Membagikan draf laporan kepada perwakilan tokoh masyarakat dan Bamuskal beberapa hari sebelum Muskal untuk dipelajari.

  4. Pelaksanaan Muskal LPJ: Pelaksanaan sidang pleno Muskal untuk membacakan pertanggungjawaban dan serah terima kontribusi PAD (jika ada) ke rekening kas Kalurahan.

Dengan sinergi yang kuat antara Pengurus BUMKal, Pemerintah Kalurahan, dan pengawalan ketat dari Pendamping Desa, diharapkan target penyelesaian LPJ BUMKal di bulan Juni ini dapat terealisasi 100% demi mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi lokal

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pendampingan Lanjutan BUMDes Mahanani Dadapayu: Penguatan Laporan Keuangan dan SOP Unit Usaha

Gambar
       Dadapayu — Dalam upaya memperkuat tata kelola keuangan dan profesionalisme pengelolaan usaha desa, BUMDes Mahanani Kalurahan Dadapayu mendapatkan fasilitasi pendampingan lanjutan yang difokuskan pada penyusunan laporan keuangan secara lengkap, mulai dari buku kas, laporan arus kas, laporan laba rugi hingga neraca keuangan .      Kegiatan pendampingan yang dilaksanakan di Kantor Kalurahan Dadapayu ini menghadirkan Pendamping Desa, Nurul Hayati , dan Pengawas BUMDes, Gunawan Ariwibowo , sebagai narasumber. Keduanya memberikan bimbingan teknis sekaligus evaluasi terhadap sistem pembukuan dan pelaporan keuangan BUMDes agar tersusun secara rapi dan transparan.      Dalam penyampaiannya, Nurul Hayati  sebagai Pendamping Desa Kapanewon Semanu menekankan pentingnya kedisiplinan administrasi dalam setiap transaksi keuangan BUMDes. “Laporan keuangan bukan hanya formalitas, tetapi merupakan cerminan tanggung jawab pengelola terhada...
Baca selengkapnya

Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Oktober di Kalurahan Semanu Kapanewon Semanu Berjalan Lancar

Gambar
  Kalurahan Semanu, 21 Oktober 2025 — Pemerintah Kalurahan  Semanu di wilayah Kapanewon Semanu kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa untuk periode bulan Oktober tahun 2025 . Kegiatan ini dilaksanakan di balai kalurahan masing-masing dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, ketepatan sasaran, serta memperhatikan ketertiban masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Nurul Hayati , selaku Pendamping Desa Kapanewon Semanu , menyampaikan bahwa penyaluran BLT Dana Desa merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam membantu masyarakat yang terdampak kondisi ekonomi pasca pandemi dan perubahan harga kebutuhan pokok. Beliau menjelaskan bahwa BLT Dana Desa merupakan salah satu fokus kebijakan dalam Permendesa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa , yang diarahkan untuk mendukung ketahanan ekonomi dan pengentasan kemiskinan ekstrem di tingkat desa “BLT Dana Desa diharapkan mampu menjadi jaring pengaman sosial bagi warga kurang mampu agar kebutuhan pokok sehari-ha...
Baca selengkapnya

Rapat Koordinasi TPP Kabupaten Gunungkidul Cluster 1: Penguatan Pendampingan dan Evaluasi Program Dana Desa

Gambar
  Rapat Koordinasi TPP Kabupaten Gunungkidul Cluster 1: Penguatan Pendampingan dan Evaluasi Program Desa Suasana hangat dan penuh semangat tampak dalam kegiatan Rapat Koordinasi Tim Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Gunungkidul Cluster 1 yang dilaksanakan di Joglo Grilison, Senin (20/10/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh para pendamping desa dari berbagai kalurahan, Tenaga Ahli Kabupaten, serta unsur pendukung lainnya. Rakor kali ini difokuskan pada beberapa agenda penting, di antaranya: Pendampingan Koperasi Desa Merah Putih, sebagai upaya memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat desa. Evaluasi Serapan Dana Desa, untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan desa tahun berjalan 3.      Pemantauan dan Evaluasi Progres Perencanaan Desa (RKPDesa 2026) , sebagai bagian dari tahapan menuju penyusunan APBDes tahun berikutnya. 4.      Perkembangan Badan Usaha Milik Des...
Baca selengkapnya