Menatap Masa Depan Pacarejo: Pemerintah Kalurahan dan Pendamping Desa Mulai Godok Review RPJMKal

 



PACAREJO, SEMANU – Pemerintah Kalurahan Pacarejo bersiap melakukan lompatan strategis dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Langkah ini ditandai dengan dimulainya fasilitasi awal rencana penyusunan Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Pacarejo.

Langkah evaluasi dan penyesuaian dokumen perencanaan enam tahunan ini diambil guna menyelaraskan program kerja kalurahan dengan dinamika regulasi terbaru, kebutuhan riil masyarakat, serta arah kebijakan pembangunan daerah.

Mengapa RPJMKal Pacarejo Perlu Direview?

RPJMKal merupakan kompas arah pembangunan kalurahan. Namun, dalam perjalanannya, terdapat berbagai perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah, perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, hingga munculnya prioritas-prioritas baru yang harus diakomodasi oleh Pemerintah Kalurahan.

"Review RPJMKal ini bukan sekadar formalitas administrasi. Ini adalah momentum bagi Pacarejo untuk menata ulang skala prioritas, memastikan visi-misi Lurah tetap berjalan di rel yang tepat, dan program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan warga," ungkap Nurul saat memberikan fasilitasi awal.

Fokus Fasilitasi: Evaluasi Capaian dan Pemetaan Potensi

Dalam tahapan fasilitasi awal yang berlangsung intensif ini, tim penyusun yang terdiri dari unsur Pamong Kalurahan, Lembaga Kalurahan, dengan didampingi oleh Pendamping Desa mulai memetakan beberapa poin krusial:

  • Evaluasi Capaian Program: Menghitung persentase program kerja yang sudah terealisasi dari RPJMKal berjalan.

  • Sinkronisasi Regulasi: Menyelaraskan arah kebijakan anggaran, baik yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), maupun Dana Keistimewaan.

  • Penajaman Program Unggulan: Mempertajam program di bidang pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, serta pengembangan potensi lokal.


Langkah Strategis Menuju Penyusunan Dokumen

Proses review ini akan melewati beberapa tahapan partisipatif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Setelah fasilitasi rencana awal ini, Pemerintah Kalurahan Pacarejo dijadwalkan akan menempuh langkah-langkah berikut:

  1. Pembentukan Tim Penyusun/Tim Review: Pembentukan tim resmi melalui Keputusan Lurah.

  2. Pencermatan Ulang RPJMKal: Mengkaji dokumen lama bersandingan dengan realisasi RKPKal tahun-tahun sebelumnya.

  3. Musyawarah Kapanewon/Kalurahan: Menjaring aspirasi dan masukan dari tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan, dan kelembagaan guna menyepakati draf perubahan.

  4. Legalitas Dokumen: Finalisasi draf menjadi Peraturan Kalurahan (Perkal) tentang Perubahan/Review RPJMKal.

Melalui persiapan dan fasilitasi yang matang sejak dini, diharapkan dokumen Review RPJMKal Pacarejo kelak dapat menjadi dokumen perencanaan yang berkualitas, aplikatif, dan menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) di tahun-tahun mendatang

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pendampingan Lanjutan BUMDes Mahanani Dadapayu: Penguatan Laporan Keuangan dan SOP Unit Usaha

Gambar
       Dadapayu — Dalam upaya memperkuat tata kelola keuangan dan profesionalisme pengelolaan usaha desa, BUMDes Mahanani Kalurahan Dadapayu mendapatkan fasilitasi pendampingan lanjutan yang difokuskan pada penyusunan laporan keuangan secara lengkap, mulai dari buku kas, laporan arus kas, laporan laba rugi hingga neraca keuangan .      Kegiatan pendampingan yang dilaksanakan di Kantor Kalurahan Dadapayu ini menghadirkan Pendamping Desa, Nurul Hayati , dan Pengawas BUMDes, Gunawan Ariwibowo , sebagai narasumber. Keduanya memberikan bimbingan teknis sekaligus evaluasi terhadap sistem pembukuan dan pelaporan keuangan BUMDes agar tersusun secara rapi dan transparan.      Dalam penyampaiannya, Nurul Hayati  sebagai Pendamping Desa Kapanewon Semanu menekankan pentingnya kedisiplinan administrasi dalam setiap transaksi keuangan BUMDes. “Laporan keuangan bukan hanya formalitas, tetapi merupakan cerminan tanggung jawab pengelola terhada...
Baca selengkapnya

Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Oktober di Kalurahan Semanu Kapanewon Semanu Berjalan Lancar

Gambar
  Kalurahan Semanu, 21 Oktober 2025 — Pemerintah Kalurahan  Semanu di wilayah Kapanewon Semanu kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa untuk periode bulan Oktober tahun 2025 . Kegiatan ini dilaksanakan di balai kalurahan masing-masing dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, ketepatan sasaran, serta memperhatikan ketertiban masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Nurul Hayati , selaku Pendamping Desa Kapanewon Semanu , menyampaikan bahwa penyaluran BLT Dana Desa merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam membantu masyarakat yang terdampak kondisi ekonomi pasca pandemi dan perubahan harga kebutuhan pokok. Beliau menjelaskan bahwa BLT Dana Desa merupakan salah satu fokus kebijakan dalam Permendesa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa , yang diarahkan untuk mendukung ketahanan ekonomi dan pengentasan kemiskinan ekstrem di tingkat desa “BLT Dana Desa diharapkan mampu menjadi jaring pengaman sosial bagi warga kurang mampu agar kebutuhan pokok sehari-ha...
Baca selengkapnya

Rapat Koordinasi TPP Kabupaten Gunungkidul Cluster 1: Penguatan Pendampingan dan Evaluasi Program Dana Desa

Gambar
  Rapat Koordinasi TPP Kabupaten Gunungkidul Cluster 1: Penguatan Pendampingan dan Evaluasi Program Desa Suasana hangat dan penuh semangat tampak dalam kegiatan Rapat Koordinasi Tim Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Gunungkidul Cluster 1 yang dilaksanakan di Joglo Grilison, Senin (20/10/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh para pendamping desa dari berbagai kalurahan, Tenaga Ahli Kabupaten, serta unsur pendukung lainnya. Rakor kali ini difokuskan pada beberapa agenda penting, di antaranya: Pendampingan Koperasi Desa Merah Putih, sebagai upaya memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat desa. Evaluasi Serapan Dana Desa, untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan desa tahun berjalan 3.      Pemantauan dan Evaluasi Progres Perencanaan Desa (RKPDesa 2026) , sebagai bagian dari tahapan menuju penyusunan APBDes tahun berikutnya. 4.      Perkembangan Badan Usaha Milik Des...
Baca selengkapnya