Perkuat Akuntabilitas dan Kinerja, TPP Cluster 1 Fokus pada Optimalisasi Pelaporan dan Tata Kelola BUMKal

 


Percepatan Target Indeks Desa dan Penyelarasan Data
Kedisiplinan Pelaporan dan Evaluasi PPM
Penguatan Tata Kelola BUMKal Pasca-Audit BPKP

PONJONG , 14 Juli 2026 – Dalam upaya menyamakan persepsi serta meningkatkan kualitas pendampingan di tingkat kalurahan, Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Cluster 1 telah melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) di Rumah Makan Pondok Sumilir, Genjahan, Ponjong. Kegiatan ini diikuti oleh Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) dari enam kapanewon, yakni Wonosari, Semanu, Karangmojo, Ponjong, Rongkop, dan Playen.

Hadir sebagai narasumber, Tenaga Ahli (TA) Kabupaten memberikan arahan strategis terkait evaluasi pelaksanaan pendampingan serta penguatan kualitas pelaporan yang menjadi dasar kinerja para pendamping.

Dalam arahannya, TA Kabupaten menyoroti progres pendataan Indeks Desa Tahun 2026. Hingga saat ini, masih terdapat tiga kalurahan yang belum mencapai 100% pada dashboard, yaitu Kalurahan Wareng, Mulo, dan Semanu. Para pendamping di wilayah tersebut diinstruksikan untuk segera melakukan pengecekan indikator guna menuntaskan penginputan data.

Selain itu, rakor menekankan pentingnya sinkronisasi data serapan Dana Desa. Masih ditemukan adanya selisih data antara aplikasi OMSPAN dan Siskeudes. Pendamping diminta proaktif berkoordinasi dengan pemerintah kalurahan agar data segera diperbarui dan selaras dengan kondisi riil di Siskeudes.

Terkait administrasi, ditegaskan bahwa laporan pada aplikasi DRP harus konsisten dengan laporan kunjungan lapangan. Hal ini menjadi krusial karena laporan tersebut menjadi dasar verifikasi pembayaran gaji pendamping yang dipantau secara berjenjang hingga ke tingkat pusat.

Beberapa poin kedisiplinan pelaporan yang ditetapkan:

  • Laporan Kunjungan Lapangan & Verifikasi Mandiri Juli: Batas akhir penyampaian 31 Juli 2026 pukul 16.00 WIB.

  • Laporan Pemanfaatan Dana Desa: Dikirim rutin setiap hari Rabu.

  • Laporan Pemantauan Perencanaan Dana Desa 2026: Dikirim rutin setiap hari Jumat.

Pada sesi evaluasi PPM (Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat), tercatat dari 210 kasus yang ditangani, sebanyak 124 kasus telah selesai, sementara 86 kasus sisanya masih memerlukan tindak lanjut intensif dari pendamping.

Salah satu poin penting dalam rakor ini adalah pembahasan hasil pemeriksaan BPKP terkait pengelolaan BUMKal. Ditemukan adanya celah pada aspek kapasitas SDM dan tata kelola kelembagaan. Menanggapi hal tersebut, disusun Rencana Tindak Lanjut (RKTL) yang meliputi:

  1. Peningkatan kapasitas pengurus melalui pelatihan berkelanjutan.

  2. Pendampingan teknis penyusunan laporan keuangan.

  3. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data.

  4. Pengembangan jaringan kemitraan dan akses pasar.

  5. Pemberian apresiasi/penghargaan bagi BUMKal berkinerja baik.

Melalui koordinasi ini, diharapkan seluruh TPP Cluster 1 dapat bekerja lebih sinergis dengan pemerintah kalurahan. Langkah-langkah perbaikan ini diharapkan mampu mendukung tata kelola keuangan desa yang lebih akuntabel serta mempercepat capaian target pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja masing-masing.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pendampingan Lanjutan BUMDes Mahanani Dadapayu: Penguatan Laporan Keuangan dan SOP Unit Usaha

Gambar
       Dadapayu — Dalam upaya memperkuat tata kelola keuangan dan profesionalisme pengelolaan usaha desa, BUMDes Mahanani Kalurahan Dadapayu mendapatkan fasilitasi pendampingan lanjutan yang difokuskan pada penyusunan laporan keuangan secara lengkap, mulai dari buku kas, laporan arus kas, laporan laba rugi hingga neraca keuangan .      Kegiatan pendampingan yang dilaksanakan di Kantor Kalurahan Dadapayu ini menghadirkan Pendamping Desa, Nurul Hayati , dan Pengawas BUMDes, Gunawan Ariwibowo , sebagai narasumber. Keduanya memberikan bimbingan teknis sekaligus evaluasi terhadap sistem pembukuan dan pelaporan keuangan BUMDes agar tersusun secara rapi dan transparan.      Dalam penyampaiannya, Nurul Hayati  sebagai Pendamping Desa Kapanewon Semanu menekankan pentingnya kedisiplinan administrasi dalam setiap transaksi keuangan BUMDes. “Laporan keuangan bukan hanya formalitas, tetapi merupakan cerminan tanggung jawab pengelola terhada...
Baca selengkapnya

Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Oktober di Kalurahan Semanu Kapanewon Semanu Berjalan Lancar

Gambar
  Kalurahan Semanu, 21 Oktober 2025 — Pemerintah Kalurahan  Semanu di wilayah Kapanewon Semanu kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa untuk periode bulan Oktober tahun 2025 . Kegiatan ini dilaksanakan di balai kalurahan masing-masing dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, ketepatan sasaran, serta memperhatikan ketertiban masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Nurul Hayati , selaku Pendamping Desa Kapanewon Semanu , menyampaikan bahwa penyaluran BLT Dana Desa merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam membantu masyarakat yang terdampak kondisi ekonomi pasca pandemi dan perubahan harga kebutuhan pokok. Beliau menjelaskan bahwa BLT Dana Desa merupakan salah satu fokus kebijakan dalam Permendesa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa , yang diarahkan untuk mendukung ketahanan ekonomi dan pengentasan kemiskinan ekstrem di tingkat desa “BLT Dana Desa diharapkan mampu menjadi jaring pengaman sosial bagi warga kurang mampu agar kebutuhan pokok sehari-ha...
Baca selengkapnya

Bimbingan Teknis Skema Usaha Koperasi Desa Merah Putih di Kapanewon Semanu

Gambar
          Bimbingan Teknis Skema Usaha Koperasi Desa Merah Putih di Kapanewon Semanu   Pada hari Rabu, 16 Oktober 2025, bertempat di Ruang Rapat Kapanewon Semanu, dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Skema Usaha Koperasi Desa Merah Putih. Kegiatan ini diinisiasi sebagai upaya memperkuat kapasitas kelembagaan dan tata kelola usaha koperasi desa dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Bimtek dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Koperasi Kabupaten Gunungkidul, Tenaga Ahli Kabupaten, Tim Pendamping Profesional (TPP) Kapanewon Semanu, pengurus Koperasi Desa Merah Putih, serta perwakilan perangkat desa dari wilayah dampingan. Dalam kegiatan tersebut, narasumber dari Dinas Koperasi memberikan pemaparan mengenai: Prinsip dasar koperasi dan tata kelola kelembagaan, Mekanisme pembentukan dan penguatan unit usaha koperasi desa, Strategi pengembangan usaha produktif dan inovatif, Serta penguatan peran koperasi d...
Baca selengkapnya